IPW Desak Presiden Jokowi Copot Kapolri dan Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Penembakan Laskar FPI

JAKARTA--Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan Presiden Joko Widodo harus segera mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabaintelkam Polri Komjen Rycko Amelza, terkait kasus penembakan yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Cikampek, Jawa Barat pada Senin dini hari (7/12/2020).

“ Segera dibentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk mengungkapkan, apa yang terjadi sebenarnya. Sebab antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya”. ujar Neta, dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Tony Rosyid: Penembakan 6 Laskar FPI Mulai Terbongkar

Menurut Neta, Polri mengatakan, anggotanya ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizieq."Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi? Agar kasus ini terang benderang anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. , Sedangkan,  FPI menyebutkan, justru rombongan Rizieq lah yang lebih dulu dihadang sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tidak dikenal di jalan tol.

Neta mengatakan, dalam kasus ini muncul sejumlah pertanyaan Pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Baintelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini serta tidak melakukan operasi persuasif untuk "melumpuhkannya".

Baca juga: Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI, Komnas HAM Datangi Lagi Jasa Marga

Kedua, apakah pengadangan terhadap rombongan Rizieq di KM 50 Tol Cikampek arah Karawang Timur itu sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) mengingat polisi pengadang mengenakan mobil dan pakaian preman.

Ketiga, jika Polri menyebutkan bahwa anggotanya ditembak lebih dulu oleh Laskar Khusus FPI, berapa jumlah tembakan itu dan adakah bukti bukti, misalnya ada mobil polisi yang terkena tembakan atau proyektil peluru yg tertinggal..

Baca juga: Pasca Digugat Nurdin Halid, Kuasa Hukum : Sri Untari Bisowarno Tetap Ketua Umum Dekopin

Keempat, di mana tempat kejadian perkara (TKP) tewas tertembaknya keenam anggota Laskar Khusus FPI itu karena menurut rilis FPI keenam anggotanya itu diculik bersama mobilnya di jalan tol.

Kelima, enam anggota FPI yang tewas ditembak itu bukanlah anggota teroris sehingga polisi wajib melumpuhkannya terlebih dahulu karena polisi lebih terlatih dan polisi bukan algojo tapi pelindung masyarakat.

Baca juga: Tony Rosyid: Antara Anies Baswedan dan Penyidik, Mushalla Kecil Itu Jadi Saksi

Keenam, jalan tol adalah jalan bebas hambatan sehingga siapa pun yang melakukan pengadangan di jalan tol adalah sebuah pelanggaran hukum kecuali si pengandara nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana.

Ketujuh, penghadangan yang dilakukan oleh mobil sipil dan orang orang berpakaian preman, patut diduga sebagai pelaku kejahatan di jalan tol, mengingat banyak kasus perampokan yang terjadi di jalanan yang dilakukan orang tak dikenal. Jika polisi melakukan penghadangan seperti ini sama artinya polisi tersebut tidak promoter.

Baca juga: Habib Rizieq Menolak Tandatangan Perpanjangan Penahanan

"Dengan tewas tertembaknya keenam anggota FPI itu, yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini adalah Kapolri Jenderal Idham Azis. Tidak promoternya Idham Azis dalam mengantisipasi kasus Rizieq sudah terlihat sejak kedatangan pimpinan FPI itu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang tidak diantisipasi dengan profesional tetapi terbiarkan hingga menimbulkan masalah, " ujar Neta.

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/12/2020), Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan belum bisa berkomentar seputar insiden bentrokan antara pendukung Rizieq Shihab dengan aparat kepolisian di kawasan pintu Tol Karawang Timur, Senin  dini hari (7/12/2020).

”Saya belum bisa memberikan informasi yang sesungguhnya karena saya baru membaca di media, " kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko,  informasi soal insiden tersebut perlu dikelola dengan sangat baik dan akurat. Karena itu, ia meminta waktu untuk menganalisis dan mempelajari insiden tersebut.

Baca juga: PP Syarikat Islam Kutuk Pembacokan Terhadap Ketum SEMMI Jakarta Pusat

Dalam rapat dengar pendapat, anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil berharap Moeldoko menyampaikan ke Presiden Joko Widodo agar segera membentuk tim pencari fakta terkait bentrokan antara pendukung Rizieq dengan aparat kepolisian agar masyarakat menerima informasi yang jelas dan akurat mengenai insiden tersebut.

”Ada kesimpangsiuran informasi terkait peristiwa tersebut, mudah-mudahan dengan tim pencari fakta, kita dapatkan kebenaran dengan peristiwa tersebut, " kata Nasir. (hy).