CIREBON - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memuji keberhasilan Kota Cirebon turun ke level 2 PPKM serta program vaksinasi tahap pertama yang telah mencapai 86, 48%. Sedangkan vaksinasi ke-2 di Kota Cirebon mencapai 54, 93 persen.
Pujian itu disampaikan LaNyalla saat bertemu dengan Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, Selasa (19/10/2021). Dalam kunjungan kerjanya di Cirebon, LaNyalla didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi, dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.
Pertemuan sendiri dibalut makan siang di Rumah Makan Nasi Jamblang Bu Nur, Kota Cirebon.
Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan DPD RI. Menurutnya, Pemkot sedang membenahi sektor pariwisata karena banyak potensi yang bisa dikembangkan.
"Potensi wisata Cirebon sangat beragam, ini yang sedang kita garap dan kita tata terus. Mulai dari wisata religi, sejarah, budaya sampai wisata belanja atau kuliner, " ucap Nashrudin Azis.
Nashrudin meminta dukungan DPD untuk meningkatkan infrastruktur yang akan memberikan kenyamanan dalam berwisata. Sehingga industri pariwisata Cirebon semakin diminati.
Sedangkan LaNyalla berharap Kota Cirebon bisa segera masuk ke level 1.
"Sehingga pergerakan ekonomi pulih dengan cepat, laju arus barang dan jasa juga mulai aktif, " kata LaNyalla.
Mengenai dukungan pengembangan wisata, LaNyalla mengatakan kalau dirinya sudah secara konkret dorong pariwisata Kota Cirebon dengan memborong batik khas Cirebon.
"Kemarin saya sudah beli banyak batik khas Cirebon. Itu dukungan nyata, " ujar LaNyalla sambil tertawa.
Disampaikan juga oleh LaNyalla, DPD RI sebagai representasi daerah selalu berkomitmen untuk mengetahui langsung setiap persoalan di daerah. Karena penyerapan aspirasi merupakan hal mendasar yang menjadi tugas dan fungsi lembaga DPD.
"Oleh karena itu saya terus menerus berkeliling ke daerah menyerap aspirasi yang kemudian dibawa ke pusat. Sejak dilantik sampai sekarang sudah berkeliling hampir semua provinsi. Tujuannya bertemu masyarakat, syukur bisa menemui kepala daerah dan stakeholder di daerah untuk mendengar dan melihat langsung permasalahan di daerah, ” ucapnya.(*)