Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia Gelar Sekolah Demokrasi dan Keberagaman

Yogyakarta, Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, meluncurkan program Sekolah Demokrasi dan Keberagaman. 

Angkatan pertama digelar tiga hari, diikuti 25 aktivis mahasiswa dari 5 kampus, hasil seleksi ketat dari 250 lebih pendaftar, di karantina di wisma MM UGM, Bulaksumur, Yogya. 

Baca juga: Kongres Nasional II BMPKTKKI 8 - 9 Maret 2024

"Mereka aktivis, key opinion leader dikomunitasnya, mendapat asupan perspektif kritis lebih lanjut dari tokoh pro-demokrasi. Lewat forum ini mereka juga belajar menjalin pikiran kolektif, membangun jejaring sosial, " kata Kepala Rumah Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia, UII,   Prof. Dr. Masduki, di Yogyakarta, Minggu, (29/12/2024). 

 Menurut Masduki, misi jangka pendeknya merawat pikiran, jiwa kewarasan, akal budi yang jernih, militansi kebangsaan berbasis pengetahuan. Taktisnya adalah membangun peer group lintas kampus di Yogyakarta: UII, UGM, UIN SUKA, UTY dari pengetahuan-kolaborasi lalu tindakan.

Baca juga: Agussalim, Putra Terbaik Aceh Dalam Pusaran Kongres HMI ke 32 di Pontianak

Aspek makro demokrasi, sejarah, sistem politik, demokrasi ekonomi, hingga aspek mikro studi kasus pilpres, pilkada dan pelanggaran HAM atas kebebasan berekspressi, menjadi materi bahasan pada Sekolah Demokrasi dan Keberagaman.

Peserta dibekali pengetahuan dan analisis, melakukan diskusi kelompok mengupas tugas analisa kasus hingga strategi advokasinya, membuat konten pernyataan publik berupa teks dan video yang di upload di media sosial sebagai aktivisme digital. 

Mantan Menkopolhukam, Prof. Dr. M. Mahfud MD yang juga Ketua Dewan Pembina MMD Initiative, dalam pidato kunci mengatakan demokrasi (prosedural) di Indonesia justru melahirkan nomokrasi, oligarki, dinasti politik, politik biaya tinggi, dan ketimpangan ekonomi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Nikmatul Huda memaparkan fakta manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pilkada, pada hari kedua. 

Sementara itu, Rektor UII, Fathul Wahid berbagi perspektif dan pengalaman aktivisme digital, memahami konstelasi politik di ruang digital, bagaimana menjadi bagian dari aktivisme. 

Ketua Komisi Yudisial yang juga Ketua umum Yayasan UII, Suparman Marzuki mengajak peserta merefleksikan isu-isu HAM global dan kemunduran demokrasi Indonesia.

Peserta juga dibekali materi strategi deepening radical demokrasi ala Slavoj Zizek lewat indikator sosial yang terukur: sekolah gratis, BPJS gratis, proteksi civil rights, dan membangun day-to-day politics akar rumput, pada hari ketiga. 

Sekolah demokrasi digelar PSAD UII, mendapat dukungan penuh dari UII dan MMD Initiative Jakarta. 

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia, didirikan Mei 2024, telah aktif menggelar diskusi publik lewat Srawung, pernyataan publik, riset indeks demokrasi dan hukum serta berjejaring dgn CSO di Indonesia. 

Sekolah demokrasi dijadwal rutin 2 kali setahun, dilanjutkan pembentukan komunitas alumni sekolah sebagai ruang kaderisasi aktivis. (AA).